Salah Satu Rangkaian Adat Erau

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, mendorong agar pelaksanaan Erau Adat Kutai tidak hanya menjadi agenda kabupaten, melainkan bisa ditingkatkan menjadi event skala provinsi yang melibatkan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Menurut Ahmad Yani, selama ini pembiayaan dan penyelenggaraan Erau masih sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Kukar. Padahal, Kesultanan Kutai Kartanegara memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang menjadi milik masyarakat Kalimantan Timur secara keseluruhan.

“Ke depan perlu ada tata pelaksanaan yang lebih besar. Kukar tetap menjadi tuan rumah karena kedaton dan pusat kerajaan ada di sini, tetapi kegiatan ini bisa bergaung ke tingkat provinsi. Pesertanya bisa melibatkan kabupaten/kota se-Kaltim agar lebih meriah,” ujarnya.

Ia menilai, keterlibatan Pemprov Kaltim sangat penting untuk memperluas dampak positif Erau. Dengan begitu, ajang ini tidak hanya sekadar pesta budaya lokal, tetapi juga menjadi wadah silaturahmi, kolaborasi, dan promosi budaya antar daerah di Kaltim.

“Kalau sudah ada kolaborasi dengan provinsi, gaungnya akan lebih besar. Partisipasi masyarakat pun semakin luas, tidak hanya di Kukar, tetapi juga dari seluruh Kalimantan Timur,” tambahnya.

Ahmad Yani optimis, dengan dukungan Pemprov Kaltim, Erau dapat berkembang menjadi event berskala nasional bahkan internasional. Apalagi, kehadiran gubernur, wakil gubernur, hingga perwakilan kementerian pada pembukaan Erau 2025 menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap acara ini.

“Kalau gaungnya diperbesar, wisatawan pun bisa semakin tertarik. Erau bisa menjadi ikon budaya Kalimantan Timur yang mendunia,” tegasnya.

Selain itu, ia menyebutkan bahwa DPRD Kukar akan terus mendukung dari sisi anggaran daerah melalui APBD. Namun, sinergi dengan Pemprov Kaltim dinilai akan semakin memperkuat penyelenggaraan dan pengembangan strategi pariwisata berbasis budaya.

“Pesta adat ini adalah warisan leluhur yang sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda. Untuk melestarikannya, kita perlu sinergi antara kabupaten dan provinsi agar manfaatnya lebih luas,” pungkas Ahmad Yani.(adv)